“Kegagalan Program Desa: Faktor Penyebab dan Pentingnya Penguatan Sistem Pendampingan”

Kabar Irwan 

Kegagalan sebuah program desa selalu menimbulkan pertanyaan, tetapi persoalannya tidak sesederhana menuding satu pihak. Di antara berbagai unsur yang terlibat—pemerintah desa, masyarakat, kecamatan, hingga pendamping desa—sering kali terdapat celah koordinasi, keterbatasan kapasitas, dan tantangan teknis yang tidak terlihat dari luar. Karena itu, alih-alih mencari kambing hitam, pertanyaan yang lebih relevan adalah: apakah seluruh sistem pendampingan dan tata kelola desa berjalan sebagaimana mestinya?

1. Mandat Besar, Tantangan Lapangan Sama Besarnya

Pendamping desa memang memegang mandat strategis dari Kemendes: membantu perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Namun di lapangan, mereka sering berhadapan dengan kondisi objektif yang tidak ringan:

• jumlah desa binaan yang banyak,
• cakupan wilayah yang luas,
• persoalan teknis yang memerlukan tenaga ahli lintas bidang,
• dinamika internal desa yang kompleks.

Dalam kondisi seperti ini, pendamping kerap fokus pada prioritas yang paling mendesak sehingga beberapa program tidak terawasi seteliti yang diharapkan. 

Baca Juga : https://kabarirwan.blogspot.com/2025/11/warga-tanam-pohon-pisang-di-jalan-rusak.html

2. Perencanaan Desa: Forum Formal Tidak Selalu Menjamin Substansi

Musdes dan Musrenbangdes adalah ruang ideal untuk memastikan program tepat sasaran. Namun forum ini kerap berjalan cepat karena berbagai tekanan waktu dan kultur birokrasi di desa.

Peran pendamping tetap penting, tetapi keberhasilan perencanaan sangat bergantung pada:

• kesiapan perangkat desa,
• kehadiran tokoh masyarakat,
• data yang tersedia,
• kemampuan desa membaca peluang dan risiko.

Dengan begitu banyak variabel, kegagalan program tidak bisa hanya dikaitkan dengan satu elemen pengawalan saja.

3. Pelaksanaan Program: Kompleksitas di Balik Proses Teknis

Ketika pelaksanaan program tidak berjalan mulus, masyarakat sering bertanya: "Pendampingnya ke mana?"

Namun faktanya, pelaksanaan di lapangan sangat dipengaruhi oleh:

• dinamika anggaran,
• kondisi lokasi,
• kemampuan teknis tim pelaksana,
• perubahan harga,
• dan kesiapan administrasi desa.

Pendamping mungkin sudah memberikan arahan dan masukan, tetapi keputusan eksekusi tetap berada di tangan pemerintah desa dan tim pelaksana. Di titik ini, peran pendamping lebih bersifat pendukung dan mitigatif, bukan pengambil keputusan.

4. Pengawasan Preventif: Tidak Semua Hal Bisa Dideteksi dari Awal

Sistem pendampingan di desa sebenarnya dirancang sebagai early warning system. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada transparansi internal desa. Ketika laporan tidak lengkap, data tidak diperbarui, atau progres tidak disampaikan secara rutin, pendamping berada dalam posisi terbatas.

Artinya, kegagalan mendeteksi masalah bukan semata kelalaian, tetapi bisa juga disebabkan oleh:

• minimnya data yang tersedia,
• kurangnya pelaporan dari desa,
• atau perubahan kondisi teknis yang terjadi mendadak.

5. Dokumentasi dan Laporan: Tanggung Jawab Bersama

Laporan pendamping penting sebagai catatan kerja, tetapi ia bukan satu-satunya dokumen yang menentukan keberhasilan program. Evaluasi yang ideal memerlukan:

• laporan dari desa,
• dokumen realisasi anggaran,
• laporan progres fisik,
• serta masukan masyarakat.

Ketika program gagal, sering kali terdapat mata rantai informasi yang terputus—bukan hanya dari sisi pendamping, tetapi dari seluruh aktor yang terlibat.

6. Saat Muncul Konflik, Kolaborasi Menjadi Kunci

Dalam situasi krisis, pendamping memiliki peran mediasi. Namun mediasi hanya efektif jika seluruh pihak membuka ruang dialog:

• desa terbuka terhadap kritik,
• masyarakat memberikan informasi objektif,
• kecamatan siap mendukung penyelesaian,
• pendamping memiliki akses data dan ruang bicara.

Jika salah satu elemen tertutup atau defensif, penyelesaian konflik menjadi sulit, dan kesan “pendamping menghilang” dapat muncul meski faktanya lebih kompleks.

7. Evaluasi Program: Menghindari Siklus Kegagalan yang Sama

Evaluasi bukan tugas satu pihak, tetapi proses kolektif:

• desa menilai eksekusi,
• pendamping memberikan masukan metodologis,
• kecamatan mengawasi regulatif,
• masyarakat memberi umpan balik.

Kegagalan program di masa lalu seharusnya menjadi dasar koreksi, bukan saling menyalahkan. Kolaborasi yang kuat menjadi syarat utama agar kesalahan tidak terulang.

Kesimpulan: Kegagalan Program Desa adalah Cermin Sistem, Bukan Cermin Individu

Dari berbagai kasus di lapangan, terlihat bahwa kegagalan program desa lebih sering disebabkan oleh:

• perencanaan yang belum matang,
• koordinasi yang lemah,
• komunikasi tidak terbuka,
• data yang minim,
• serta keterbatasan kapasitas seluruh pihak.

Baca Juga : https://kabarirwan.blogspot.com/2025/11/analisis-anggaran-pendidikan-kabupaten.html

Pendamping desa tetap memegang peran penting, tetapi mereka bekerja dalam ekosistem yang penuh keterbatasan. Karena itu, memperbaiki tata kelola desa membutuhkan langkah kolektif—bukan sekadar mencari pihak yang paling mudah disalahkan.

Jika sistem diperkuat, kolaborasi diperbaiki, dan komunikasi dibuka, maka pendamping desa dapat berfungsi optimal sebagai mitra penguatan desa, bukan sekadar penonton atau kambing hitam ketika program tidak berjalan. ( *** )